Sekretariat DPRD Jombang Buka Ruang Partisipasi, Renja 2027 Disusun Libatkan OPD, Ormas hingga Wartawan
TRIBUNCHANEL.COM-JOMBANG – Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menggelar Forum Perangkat Daerah (PD) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesi wartawan di Ruang Komisi B, Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (19/2/2026).
Sebanyak 13 unsur hadir dalam forum tersebut, di antaranya Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), BPKAD, Inspektorat, FKMJ, PWI, serta DPD IWOI Jombang. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2027.
Danang menegaskan, forum ini menjadi wadah menjaring masukan, usulan, dan kritik konstruktif demi penyusunan Renja 2027 yang lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pandangan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja yang selaras dengan visi-misi kepala daerah.
Dalam sesi diskusi, perwakilan FKMJ, Didik, menyampaikan komitmen organisasinya menjaga kondusivitas daerah. FKMJ, kata dia, menaungi berbagai elemen masyarakat mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyah, Jamaah Sholawat Wahidiyah, penganut aliran kepercayaan, komunitas Khonghucu, budayawan hingga gereja.
“Kami siap mendukung Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Perwakilan Kesbangpol turut menyoroti kualitas demokrasi di Jombang yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Dari unsur organisasi wartawan, PWI dan DPD IWOI Jombang melalui Ust Mufid dan Agus Pamuji mendorong peningkatan anggaran publikasi serta penguatan layanan informasi berbasis digital. Transparansi program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, hingga rapat dengar pendapat (RDP) dinilai penting agar publik mengetahui kinerja DPRD secara terbuka.
“Digitalisasi informasi sangat dibutuhkan agar masyarakat mudah mengakses produk legislasi dan agenda dewan,” ujar Mufid.
Sementara itu, Agus Pamuji mengusulkan peningkatan fasilitas pendukung di Kantor DPRD, termasuk ruang konferensi pers yang representatif dan mengaktifkan kembali program coffee morning sebagai ruang komunikasi publik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Diskominfo menyatakan siap mendukung penguatan sistem digitalisasi guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD dan optimalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat.
Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun Renja 2027 yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga Kabupaten Jombang.
Abin
