Komisi E DPRD Provinsi Jateng membahas soal Keluarga Berencana Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026).
TRIBUNCHANNEL.COM-TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP).
Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang.
Sementara target KBPP pada 2026 sebanyak 17.516 peserta, baru terealisasi 7.343 peserta atau 41,9%, dengan peserta yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 2.342 orang atau 31,8%. Salah satu kebijakan unggulan yang diterapkan adalah ‘Zero Discharged without Contraception’ melalui Surat Edaran (SE) No 400.1.2/2026.
Kebijakan tersebut mendorong RSUD, rumah sakit swasta, dan puskesmas menerapkan discharge planning sehingga ibu bersalin mendapatkan edukasi maupun pelayanan KB sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi E, Faiz Alaudien Reza Mardhika, mengatakan KB pascapersalinan kini lebih diarahkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta komplikasi pada ibu dan anak. Ia menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu tantangan di Kabupaten Tegal sehingga diperlukan skala prioritas, termasuk memanfaatkan momentum Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan pelayanan KBPP secara menyeluruh. “Kita ingin melihat ketersediaan peralatannya maupun SDM-nya, maupun kerja sama lintas sektoral,” ungkapnya.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal Ruszaeni menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan melalui edukasi, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, pemanfaatan DAK dan BOKB, serta penguatan koordinasi dan pencatatan melalui SIGA. Penguatan data menjadi penting agar pelayanan KBPP yang telah diberikan dapat tercatat dan menjadi dasar evaluasi program. (ADV)
Red/SAS
