Pemkab Pasbar Dorong Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
TRIBUNCHANNEL.COM-PASAMAN BARAT [SUMBAR]- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat kapasitas kader masyarakat sebagai garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kader PKK, Posyandu, dan Bina Keluarga Balita (BKB) didorong mampu melakukan deteksi dini, memberikan respons awal, serta menghubungkan korban dengan layanan perlindungan yang tepat.
Upaya tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat melalui Pertemuan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) dan TPPO pada Senin (14/9/2026) di Aula Kantor Camat Pasaman.
Kegiatan mengusung tema “Kader Peduli, Keluarga Harmonis, Perempuan dan Anak Terlindungi” dan diikuti kader yang bersentuhan langsung dengan keluarga serta masyarakat. Hadir Ketua TP PKK sekaligus Ketua P2TP2A Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, Camat Pasaman Hendrizal, Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat Armen, serta psikolog Andhika Anggawira, sebagai narasumber.
Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto mengatakan kader memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus mencegah kekerasan sejak dari lingkungan terdekat.
“Para kader diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah serta membantu menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Menurut Sifrowati, keluarga merupakan benteng pertama perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga harus menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kekerasan.
“Keluarga merupakan benteng pertama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Karena itu, penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kekerasan,” tegasnya.
Camat Pasaman Hendrizal mengapresiasi kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Perempuan dan anak harus mendapatkan lingkungan yang aman, terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat Armen menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum kekerasan terjadi. Menurutnya, dampak kekerasan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma, gangguan psikologis, persoalan sosial, mengganggu pendidikan, dan memengaruhi masa depan korban.
“Kasus yang tercatat dan dilaporkan belum tentu menggambarkan seluruh kondisi yang terjadi di masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga serta masyarakat,” ujar Armen.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak bersikap diam ketika menemukan indikasi kekerasan.
“Yang kita bangun bukan hanya pengetahuan, tetapi juga perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk mencegah, melindungi, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat,” katanya.
Armen menambahkan, kedekatan kader dengan keluarga dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun jejaring perlindungan dan memperkuat deteksi dini.
Dalam kegiatan tersebut, psikolog Andhika Anggawira memberikan penguatan mengenai bentuk, faktor risiko, tanda-tanda, dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, serta bentuk kekerasan lainnya.
Selain mengenali indikasi kekerasan, kader diarahkan memahami langkah respons awal, mekanisme pelaporan, dan rujukan agar dugaan kasus dapat ditangani melalui layanan yang sesuai.
“Kader memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat. Dengan pengetahuan yang baik, kader dapat membantu mengenali tanda-tanda kekerasan lebih awal dan mendorong korban mendapatkan pertolongan melalui layanan yang tepat,” jelas Andhika.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi sehat dalam keluarga, pengasuhan positif, dan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.
Melalui kegiatan tersebut, DPPKBP3A Pasaman Barat mendorong terbentuknya jejaring pencegahan kekerasan berbasis masyarakat yang melibatkan pemerintah, kader, keluarga, dan lingkungan sosial.
Kader diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan kemasyarakatan, tetapi juga berperan sebagai penggerak, edukator, pendeteksi dini, dan penghubung masyarakat dengan layanan perlindungan.
Penguatan kapasitas kader tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam memperluas edukasi, memperkuat pencegahan, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.(By Roni)
RED/SAS
