Kualitas Jalan Rejosari-Pancasila Rp4,6 Miliar jadi sorotan LBH PWRI
TRIBUNCHANNEL.COM–LAMPUNG UTARA – Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (LBH PWRI) mengingatkan kualitas proyek rekonstruksi Jalan Ruas 38 Rejosari-Pancasila, Kecamatan Kotabumi, senilai Rp4,62 miliar. Proyek yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu diminta tidak dikerjakan asal-asalan karena beban pembiayaannya akan ditanggung masyarakat.
Melalui Anggi Ridho Qodrat, LBH PWRI menegaskan bahwa proyek tersebut harus mengutamakan kualitas pekerjaan, bukan sekadar mengejar penyelesaian administrasi dan laporan di atas kertas.
Menurut Anggi, penggunaan dana pinjaman membuat proyek ini membutuhkan pengawasan lebih ketat. Sebab, masyarakat berpotensi menanggung kerugian ganda jika kualitas jalan tidak sesuai spesifikasi.
“Kalau jalan cepat rusak, masyarakat dirugikan dua kali. Kualitas pembangunan tidak bisa dinikmati, sementara kewajiban membayar utang tetap berjalan,” menjadi poin utama sorotan LBH PWRI.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas 38 Rejosari-Pancasila berada di bawah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp4.627.695.000 dengan pelaksana CV Prima Mandiri Konstruksi. Kontrak bernomor 600/19/Kont/Rekon. PT.SMI-APBD/06.2-LU/IX/2026 itu ditandatangani pada 24 September 2026 dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja.
Anggi mengatakan, warga Rejosari dan Pancasila sudah lama menantikan akses jalan yang layak. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terlihat mulus saat serah terima, tetapi harus memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang.
LBH PWRI meminta dinas terkait dan kontraktor memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Mulai dari kualitas material, ketebalan konstruksi jalan, sistem drainase, hingga volume pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian.
“Jangan sampai ada pengurangan volume atau penurunan kualitas yang merugikan masyarakat. Setiap rupiah dari anggaran ini harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
LBH PWRI juga meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum memberi perhatian terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, harus dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari pinjaman tidak boleh justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat akibat hasil pembangunan yang tidak bertahan lama.
Pembangunan jalan, kata LBH PWRI, semestinya memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang pada akhirnya tetap harus dibayar melalui kewajiban daerah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara serta CV Prima Mandiri Konstruksi terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Darwis/red
