foto Pucuk adat Kinali Tuanku H. Asrul bersama para Ninik mamak.
TRIBUNCHANNEL-COM–PASAMAN BARAT [SUMBAR] Yang Dipertuan dan Pucuak Adat Kinali, Tuanku H. Asrul, S.E., M.H., bersama para Ninik Mamak pemegang ulayat mendesak Polres Pasaman Barat untuk segera memberikan pengamanan dan penegakan hukum di areal PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman (PT. PAN P).
Langkah tegas pengamanan dan penegakan hukum ini harus diambil guna mengantisipasi maraknya aksi penghalangan operasional perusahaan yang berpotensi memicu bentrokan serta konflik horizontal di lapangan.
“Saya Tuanku Asrul Yang Dipertuan dan Pucuak Adat Kinali sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berharap kepada pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bisa mengantisipasi supaya nanti jangan terjadi konflik horizontal yang terjadi di PT PAN P Kinali,” tegas Tuanku Asrul dalam konferensi persnya kepada awak media di Simpang Empat, Senin (9/11/2026).
Dalam kesematan itu, Tuanku Asrul didampingi Ketua Lembaga Perdata Tim Nagari Kinali (LPTNK) Anwir Dt. Bandaro, Ketua Koperasi Produsen Sawit Tompek Sejahtera (PSTS) Jafrizal, perwakilan Ninik Mamak pemegang ulayat, serta tokoh masyarakat Kinali.
Tuanku Asrul menjelaskan bahwa proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT PANP pada dasarnya telah mendapat persetujuan penuh dari empat Ninik Mamak pemegang ulayat. Keempat Ninik Mamak pemegang ulayat tersebut masing-masing adalah Jhoni Satria, S.H., M.H. Dt. Majo Indo selaku Ninik Mamak Kampuang Sungai Balai, Bakaruddin, S.H. Dt. Itam Putiah selaku Ninik Mamak Kampuang Kubu Aru, H. Mukhtar Dt. Rangkayo Basa selaku Ninik Mamak Kampuang Air Rau, serta Jamarusti Dt. Bando Rajo selaku Ninik Mamak Tompek.
Secara historis, HGU PT PANP yang sebelumnya berakhir pada 2022 telah melalui penyerahan tanah ulayat seluas 800 hektare. Seiring berjalannya proses perpanjangan HGU, pihak perusahaan berkewajiban merealisasikan kebun plasma sebesar 20 persen atau seluas 143 hektare untuk empat kelompok Ninik Mamak.
Secara hukum, berakhirnya masa HGU tidak serta-merta menghapus hak-hak penerima manfaat, kecuali jika izin usaha perusahaan (IUP) dicabut secara resmi oleh pemerintah. Faktanya, pemerintah daerah masih menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlanjutan operasional perusahaan melalui terbitnya Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Calon Penerima Plasma dan Calon Lahan Plasma (CPCL) tertanggal 18 September 2026.
SK Bupati tersebut menetapkan sebanyak 310 Kepala Keluarga (KK) cucu kemenakan selaku penerima manfaat plasma yang sah. Untuk kemitraan ini, Ninik Mamak menunjuk dua koperasi resmi, yakni Koperasi Perkebunan Agro Wira Masang (Kopbun AWM) dan Koperasi Produsen Sawit Tompek Sejahtera (PSTS).
Selain itu, komitmen pembayaran kompensasi pembangunan kebun plasma dan pelaksanaan operasional perusahaan juga telah disahkan secara hukum melalui akta Notaris tertanggal 24 Oktober 2026 di Simpang Empat
Idealnya, setelah terbitnya produk hukum dan SK CPCL tersebut, para penerima manfaat kini belum menerima manfaat atas konpensasi plasma yang telah disahkan guna memenuhi ekonomi masyarakat.
Namun, akibat terhentinya aktivitas operasional perusahaan dalam beberapa waktu terakhir, hak-hak ratusan KK penerima manfaat plasma menjadi tertunda dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Kalau dibiarkan, ini bisa akan terjadi konflik horizontal nanti antara peserta plasma dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan di lapangan,” terang Tuanku Asrul memperingatkan.
Surat permohonan resmi terkait pengamanan dan penegakan hukum ini telah dimasukkan oleh para Ninik Mamak bersama Patikan Adat (termasuk H. Maharsal Indra, S.H. Mangkuto Alam, Karunia, Yulisman, dan Damiruddin Dt. Majo) ke Polres Pasaman Barat melalui LPTNK. Surat tersebut juga ditembuskan kepada berbagai pejabat tinggi negara, mulai dari Presiden RI, Kapolri, Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera Barat, hingga Bupati dan DPRD Pasaman Barat.
Mewakili lembaga adat dan cucu kemenakan, Tuanku Asrul meminta Pemerintahan Daerah dan Kepolisian Resor Pasaman Barat bertindak tegas serta tegak lurus demi mengembalikan kelancaran operasional perusahaan dan menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak ratusan penerima manfaat plasma di Nagari Kinali.
Roni/Red
