Dugaan iuran Rp5.000 per siswa setiap pekan untuk biaya token listrik mencuat di SMPN 1 Bandar Lampung.
TRIBUNCHANNEL.COM-BANDARLAMPUNG – Dugaan pungutan rutin sebesar Rp5.000 per siswa setiap pekan mencuat di SMPN 1 Kota Bandar Lampung. Iuran yang disebut-sebut untuk membayar token listrik sekolah itu dipersoalkan orang tua murid karena diduga diminta secara rutin tanpa penjelasan resmi dan bukti pembayaran.
Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut, anaknya diminta membawa uang Rp5.000 setiap minggu dengan alasan untuk biaya listrik sekolah.
“Setiap minggu anak saya diminta Rp5.000. Katanya untuk iuran bayar token listrik. Kalau tidak bayar, anak saya malu di kelas. Kami ini orang tua, mau protes takut anak kami jadi korban,” ungkapnya.
Menurut dia, persoalan bukan semata nominal iuran, melainkan mekanisme penarikan yang dinilai tidak transparan. Orang tua mengaku tidak pernah menerima kuitansi maupun penjelasan resmi melalui rapat wali murid terkait dasar dan penggunaan dana tersebut.
“Kami tidak pernah dikasih kuitansi, tidak pernah ada rapat resmi yang menjelaskan iuran ini untuk apa. Tiba-tiba anak disuruh bayar setiap minggu. Kami minta transparansi,” katanya.
Jika pungutan Rp5.000 per siswa itu diberlakukan kepada seluruh peserta didik, akumulasi dana yang terkumpul berpotensi mencapai jutaan rupiah setiap pekan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menginisiasi penarikan dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
“Kami bukan tidak mau membantu sekolah. Kalau memang untuk kepentingan anak, silakan dijelaskan secara resmi lewat rapat komite. Jangan dengan cara meminta-minta diam-diam seperti ini. Ini sudah seperti pungli,” tegasnya.
Sorotan juga mengarah pada pihak sekolah setelah awak media mendatangi SMPN 1 Bandar Lampung untuk meminta klarifikasi, Jumat (13/11/2026).
Saat dikonfirmasi, Edi Susanto mengatakan seluruh guru dan staf, termasuk Kepala SMPN 1 Bandar Lampung, Yulia, sudah tidak berada di sekolah.
“Semua staf dan dewan guru sudah tidak ada lagi, Pak, termasuk kepala SMPN 1 Ibu Yulia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika sejumlah siswa masih terlihat berada di lingkungan sekolah.
Orang tua murid berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung segera turun tangan menelusuri dugaan iuran mingguan tersebut. Pihak sekolah juga diminta membuka secara transparan dasar penarikan, mekanisme pengumpulan, serta penggunaan dana.
Sebagai rujukan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa komite dapat menggalang bantuan dan sumbangan, tetapi tidak boleh melakukan pungutan. Sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMPN 1 Bandar Lampung maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan iuran Rp5.000 per siswa setiap pekan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.
Darwis/tim/red
