Dikonfirmasi Anggaran Rp25 Miliar Swakelola, Kadis Dinkes Lampura Ngaku PA Tapi Lempar ke KPA. LBH PWRI Desak Audit
TRIBUNCHANNEL.COM-Lampung Utara– Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Manan, terjebak pengakuan sendiri saat dikonfirmasi wartawan soal anggaran janggal di Dinkes. Ia mengaku sebagai Pengguna Anggaran (PA), namun melempar tanggung jawab ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) per bidang.
Percakapan WhatsApp antara Maya Manan dan wartawan, Jum’at 26/6/2026, menjadi bukti. Saat ditanya soal tabel belanja dengan nilai fantastis, Maya menjawab “Senin nanti ditanyakan sama semua KPA nya”. Balas Maya melalui whatshapnya.
Wartawan langsung mengunci, “Apa bukan buk kadis kpa nya?” Maya menjawab: “Bukan dek kalau di dinkes perbidang ada KPA, saya PA nya”.
Dalam sistem keuangan negara, PA adalah pejabat yang punya kewenangan menetapkan kebijakan dan anggaran. KPA hanya pelaksana sebagian kewenangan PA.
Artinya, semua paket anggaran di tabel itu harusnya sudah disetujui dan ditandatangani Maya Manan sebagai PA. Ia tidak bisa lepas tangan.
Wartawan pun menodong balik, “Siap Buk Kadis. Karena Ibu PA, saya izin konfirmasi ya. Berarti semua paket anggaran di tabel itu sudah Ibu setujui dan tandatangani kan? Termasuk yang nilai belanjanya janggal. Benar begitu Bu?”
Hingga berita ini naik, belum ada jawaban dari Kadis.
Dalam chat lanjutan, Maya merinci Rp25 Miliar yang dimaksud. “Tadi kami sudah liat disirup ternyata 25 M, yang dimaksud Yang 21 M untuk kegiatan pembayaran premi Bpjs untuk PBI daerah dan perangkat desa dan bantuan iuran untuk kelas 3 mandiri. Sisa 4 M tersebar di 27 puskesmas dinas kesehatan”, tulisnya.
Ia juga berdalih “kalau juknis BOK sudah jelas tidak bisa dirubah sesuai dengan desk dengan kemenkes. Dan tidak semua terserap di 2025.”
Namun, dari jumlah anggaran yang ia paparkan, tidak ada satu pun yang disebut untuk anggaran perjalanan dinas, bimtek, dan lain-lain.
Padahal menurut tabel yang diterima reedaksi, jumlah anggaran pada pos-pos tersebut fantastis. Pertanyaan publik, Paham kan maksudnya?
Alih-alih menjawab, Maya menutup percakapan, “Maaf ya dek saya mau praktek dulu.”kilah maya
Pengakuan “saya Pa” ini makin penting. Sebelumnya, saat ditanya ke mana Rp25 Miliar anggaran swakelola Dinkes, Maya juga menjawab, “Tanya Sekdin”.
Sementara untuk 13 Puskesmas tanpa IPAL, ia beralasan “APBD diutamakan buat SPM, bukan IPAL” dan “lokus dari pusat”.
Publik kini bertanya, Kalau Ibu PA, kenapa anggaran Rp25M tidak tahu? Kenapa IPAL nihil tapi belanja perjalanan dinas, bimtek, dan sewa kendaraan ada?
Sementara itu, LBH PWRI Anggi Ridho Qodrat menyebut pengakuan “saya PA” tapi lempar ke KPA adalah bentuk penghindaran tanggung jawab.
“PA tidak bisa cuci tangan. Kalau ada yang janggal, PA yang pertama diperiksa APH,”tegas Anggi
LBH PWRI Lampura mendesak Inspektorat, APH dan pihak terkait segera audit Dinkes. Apalagi uang itu menyangkut kesehatan masyarakat miskin.
Darwis/Red
