Bansos PKH Diduga Salah Sasaran di Tanjung Aman, Warga Mampu Terima, Yang Membutuhkan Terabaikan
TRIBUNCHANNEL.COM-Lampung Utara-Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, tidak tepat sasaran. Pasalnya warga yang dinilai mampu justru mendapatkan bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan terabaikan hal itu menuai sorotan dari sejumlah warga setempat. Senin(4/5/2026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun bantuan PKH disebut-sebut diterima oleh beberapa individu berinisial DS dan RF, yang tinggal di Lingkungan 1 RT 1. Keduanya diduga memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik, bahkan disebut memiliki kendaraan bermotor hingga kendaraan yang tergolong mewah. Hal ini memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait validitas data penerima bantuan.
Sementara itu warga berinisial RNS, yang tinggal di lingkungan yang sama, justru tidak mendapatkan bantuan. Padahal, menurut warga, RNS memiliki kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Suaminya diketahui merupakan penyandang disabilitas dan keluarga tersebut termasuk dalam kategori fakir miskin yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Tidak hanya itu, dugaan ketidaksesuaian juga terjadi pada program bantuan lainnya. Warga berinisial MH dan NW, yang sebelumnya tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan dinilai layak, justru tidak lagi menerima bantuan setelah dilakukan survei untuk PKH. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya permasalahan dalam proses pendataan maupun verifikasi penerima bantuan.
Sejumlah warga berharap pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pendamping PKH, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan. Transparansi dan akurasi dinilai sangat penting agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Harus ada peninjauan ulang. Jangan sampai yang mampu justru menerima, sementara yang benar-benar membutuhkan malah diabaikan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan, memperbaiki sistem pendataan, serta memastikan keadilan dalam distribusi bantuan sosial di wilayah tersebut. Jika dugaan ini terbukti, masyarakat mendesak agar dilakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Darwis/red
