Bupati Madiun Hari Wuryanto Saat diwawancarai usai mendengar 7 Pandangan Umum Fraksi
TRIBUNCHANNEL.COM- MADIUN – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Fery Sudarsono ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Purnomo Hadi, Sekda Sigit Budiarto, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, direktur RSUD, BUMD, hingga para camat se-Kabupaten Madiun.
Sebanyak 7 Fraksi menyampaikan pandangan umum secara bergiliran. Mulai dari Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDIP, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, hingga PKS.
Isu utama yang disorot dewan adalah penurunan dana transfer dari pusat Namun di sisi lain, DPRD mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah / PAD. Fraksi juga memberi masukan agar bantuan sosial ke depan lebih diarahkan pada program pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bupati Hari Wuryanto menyebut penurunan dana transfer bukan hanya terjadi di Kabupaten Madiun, tapi di seluruh daerah. Pemerintah akan memberikan jawaban resmi dan melakukan pendekatan ke pusat agar alokasi dana tidak dipangkas.
Bupati mengapresiasi masukan DPRD terkait peningkatan PAD dan berkomitmen untuk terus berinovasi.
“Salah satu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan PAD. Karena dana transfer kewenangannya pusat” ujarnya.
Ia juga tidak menampik jika APBD masih banyak bergantung pada dana transfer, terutama untuk belanja gaji pegawai. Sementara besarnya alokasi belanja operasional digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan sesuai aspirasi masyarakat.
“Semoga ke depan PAD kita bisa mengimbangi dana transfer dari pusat tutup,”harap Bupati.
Juned/Red/Adv
