Ketua DPRD Kabupaten Madiun Feri Sudarsono saat Menandatangani LKPJ Bupati Tahun 2025
TRIBUNCHANNEL.COM..MADIUN—
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun mengelar sidang paripurna penyampaian keputusan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025 yang bertempat di ruang sidang utama DPRD Kab. Madiun pada Kamis (02/4/2026).
Paripurna dilanjutkan Halal bihalal dihadiri oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak didampingi Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, M.H., dan Pj Sekda Sigit Budiarto, S.Sos., Forkopimda, Camat se-Kabupaten Madiun dan Direktur BUMD.
Rapat paripurna ke-1 masa sidang ke-3 yang resmi dibuka oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono ini diawali penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun 2025 oleh Wiema Tedja Pradana, sebelum akhirnya rekomendasi tersebut oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun diserahkan kepada Bupati Madiun, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi oleh Bupati dan Pimpinan Dewan.
Dalam pidatonya, Bupati Madiun mengaku apa yang disampaikan oleh dewan merupakan masukan yang sangat berharga. Dirinya memandang catatan-catatan strategis tersebut bukan sekadar kritik, melainkan bentuk pengawasan (check and balances) yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public di Kab. Madiun.
Untuk itu, terhadap poin-poin rekomendasi dari dewan itu, maka pemerintah daerah menyatakan: apresiasi dan terima kasih atas kerja keras pansus LKPJ dan seluruh anggota DPRD yang telah mengkaji dokumen LKPJ 2025 secara mendalam.
Selain itu, Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang. “Capaian pembangunan yang telah kita raih di tahun 2025, merupakan hasil kerja bersama yang harus terus kita pertahankan dan tingkatkan,” ajak Bupati yang akrab disapa Mas Hari.
Namun demikian, saat ditemui wartawan, Bupati tidak menampik masih ada dua ‘PR’ yang harus diselesaikan yakni masalah kemiskinan dan IPM. Menurutnya, masalah tersebut akan selesai dengan adanya Sekolah Rakyat. Selain anggota dewan, rapat paripurna juga dihadiri muspida, staf ahli bupati, asisten sekda, BUMD/BUMN, pimpinan OPD, para kabag dan camat.(jnd)
