Investasi Lesu, Jalan Rusak, Izin Perusahaan Diduga Kacau. PWRI Lampung Utara: Ini Saatnya Benahi Total
TRIBUNCHANNEL.COM-Lampung Utara- Kritik pedas kembali dilontarkan. Kali ini datang dari Ketua PWRI Lampung Utara, Edi Santoni. Ia menyebut Lampung Utara saat ini sedang berada di persimpangan, antara bangkit atau terus terpuruk.
Menurutnya, ada 3 penyakit utama yang belum sembuh, investasi yang lesu, infrastruktur yang memprihatinkan, dan dugaan carut-marut perizinan perusahaan.
Pemerintah jangan alergi dikritik. Demonstrasi belakangan ini bukan ancaman. Itu cermin. Itu suara rakyat yang sudah lelah menunggu perubahan nyata di lapangan, tegas Edi Santoni kepada media, Saptu (4/7/2026)
Edi menyoroti kondisi ekonomi kerakyatan yang belum bergerak. Contoh paling nyata, Pasar Dekon.
“Sampai hari ini Pasar Dekon belum jadi denyut nadi ekonomi. Padahal itu harusnya jantung pertumbuhan UMKM dan pedagang kecil. Kalau pusat ekonominya saja sepi, bagaimana roda ekonomi rakyat bisa berputar”, ujarnya.
Ditambah lagi kerusakan jalan di berbagai kecamatan. Jalan rusak bukan hanya soal kenyamanan. Ini soal harga cabai, harga karet, dan ongkos petani yang makin mahal karena distribusi tersendat.
Poin paling tajam ada di sektor investasi dan perizinan. Edi menduga masih banyak perusahaan yang beroperasi di Lampung Utara tanpa mengantongi izin lengkap sesuai aturan.
Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai ada perusahaan yang menikmati sumber daya dan keuntungan di Lampung Utara, tapi abai terhadap kewajiban administrasi dan PAD, katanya.
Ia mendesak Pemda segera melakukan 3 langkah, pendataan, pengawasan, dan penertiban.
“Penegakan hukum harus adil. Tanpa tebang pilih. Kalau aturannya jelas, semua pelaku usaha wajib taat. Karena dari situlah PAD kita bisa naik. Jangan sampai daerah kehilangan pendapatan hanya karena lemah pengawasan”, tegasnya.
PWRI juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Efisiensi itu bagus. Tapi rakyat berhak tahu uangnya lari kemana. Apakah benar-benar untuk rakyat, atau hanya jadi angka di atas kertas? Transparansi dan audit publik itu wajib hukumnya”, kata edi
Ia juga meminta Pemda proaktif mengedukasi masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Di akhir pernyataannya, Edi menantang Pemda untuk berani mengambil keputusan.
Lampung Utara butuh pembenahan menyeluruh. Mulai dari aspal jalan, nafas baru untuk Pasar Dekon, penertiban izin perusahaan, sampai iklim investasi yang sehat.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami justru sayang. Karena sayang, kami kritik. Sekarang saatnya pemerintah hadir dengan keberanian dan kerja nyata untuk kemajuan Lampung Utara”. pungkasnya.
Darwis/red
