Sebuah pabrik air mineral bermerek CLEO di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
TRIBUNCHANNEL.COM –Lampung Utara – Keberadaan sebuah pabrik air mineral bermerek CLEO di wilayah Kabupaten Lampung Utara kini menjadi sorotan tajam publik, menyusul beredarnya informasi bahwa aktivitas produksi diduga telah berjalan meski perizinannya dipertanyakan.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pabrik tersebut telah beroperasi cukup lama, namun hingga kini kejelasan terkait kelengkapan izin usaha, izin lingkungan, dan perizinan operasional lainnya belum diketahui secara transparan oleh publik.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat industri air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan keselamatan konsumen, kelestarian sumber daya air, serta dampak lingkungan sekitar.
Sejumlah pihak mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah industri berskala besar dapat beroperasi tanpa pengawasan ketat, jika benar perizinan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha, lingkungan hidup, dan kesehatan.
“Jika benar ada aktivitas produksi tanpa izin lengkap, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Publik kini mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Ketidakjelasan ini dinilai dapat menciptakan preseden berbahaya, seolah-olah aturan hukum dapat diabaikan oleh pihak tertentu. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Masyarakat berharap aparat berwenang bersikap tegas, terbuka, dan profesional, agar persoalan ini tidak terus menimbulkan spekulasi, kecemasan, serta keresahan di tengah warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait mengenai status perizinan pabrik tersebut.
Darwis/Red
