TRIBUNCHANNEL.COM –SULUT – Isu dugaan pelanggaran etika kembali mencuat di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini, sorotan publik tertuju pada dugaan relasi personal yang tidak pantas antara pimpinan dan sejumlah bawahan, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas negara yang ramai diperbincangkan di media sosial, Sabtu 03/01/2026.
Informasi tersebut pertama kali diunggah oleh sebuah akun Facebook bernama Jois Lonteh, yang memuat narasi panjang terkait dugaan hubungan khusus antara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, Nova Wilhelmina Pangemanan, dengan salah satu bawahannya. Unggahan itu kemudian berkembang menjadi tudingan lebih luas, termasuk dugaan pembiaran terhadap perilaku serupa di internal dinas.
Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya dugaan penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas dan rumah dinas oleh sejumlah oknum pejabat dan staf untuk kepentingan pribadi yang dinilai melanggar norma etika dan moral aparatur sipil negara. Bahkan, beberapa inisial pejabat disebutkan, disertai narasi dugaan relasi di luar ikatan resmi serta pengabaian struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Tak hanya menyangkut persoalan personal, unggahan itu juga menyinggung aspek tata kelola birokrasi. Salah satu kritik yang mengemuka adalah dugaan pengambilan keputusan dan penugasan dinas yang tidak sesuai dengan struktur dan kompetensi jabatan, sehingga dinilai mencederai prinsip profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan.
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Bahkan, menurut sumber tersebut, persoalan ini telah berdampak pada ranah sosial dan keagamaan, namun belum terlihat adanya langkah tegas di internal instansi.
Isu-isu tersebut, meski masih sebatas dugaan dan narasi media sosial, telah terlanjur membentuk persepsi negatif di ruang publik. Hal ini menjadi pukulan serius bagi citra Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, yang seharusnya menjadi institusi pelayanan publik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan disiplin aparatur.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Kepala Dinas Nova Pangemanan membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi yang beredar berasal dari akun tidak jelas dan mengandung unsur hoaks. “So sering akun bodong hoaks itu yg lalu lagi tidak tau apa maunya,” ujarnya singkat.
Meski demikian, di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi, publik kini menantikan klarifikasi yang lebih komprehensif serta sikap tegas dari pihak berwenang. Penanganan isu ini secara terbuka dan profesional dinilai penting, bukan hanya untuk melindungi nama baik individu, tetapi juga untuk menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan di Sulawesi Utara.
Maria/Red
