Ilustrasi TNI dan Bobby Kostrano (Perhimpunan Aktivis 98 Anak Purnawirawan TNI.
TRIBUNCHANNEL.COM – JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta agar mengambil peran sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pemerintahan.
Hal itu diungkapkan oleh Bobby Kostrano dari Perhimpunan Aktivis 98 Anak Purnawirawan TNI, di Jakarta, pada Rabu (5/6/2024).
Menurut Bobby, peran TNI sebagai stabilisator dan dinamisator sangat dibutuhkan, karena sangat aktual dan sesuai dengan perkembangan zaman.
“Jika TNI bisa mengambil peran sebagai stabilisator dan dinamisator di pemerintahan, maka dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya,” ujar Bobby dalam pernyataan resminya pada awak media.
Ia menjelaskan, jika TNI mengambil peran itu, bukan berarti kondisi saat ini sama seperti masa orde baru dahulu.
Aktivis 98 itu menegaskan, ada perbedaan signifikan antara era orde baru dengan masa kini. Setidaknya hal itu terlihat dari aspek politik TNI.
Menurutnya, di era orde baru, keterlibatan TNI dalam politik cukup besar. Hal itu terlihat dengan adanya Fraksi TNI/Polri di Parlemen.
“Saat ini Fraksi TNI/Polri tidak ada di DPR RI, ini menunjukkan kalau kondisi Indonesia saat ini tak sama dengan masa orde baru,” ungkapnya.
Hal lain yang membedakan masa kini dengan era orde baru, lanjut Bobby, terlihat dengan mekanisme pemilihan presiden.
Meski sudah terjadi perubahan yang cukup besar, Bobby mengatakan, saat ini kita masih membutuhkan keterlibatan TNI dalam kehidupan berbangsa.
Ia lalu mengambil contoh yang terjadi di Kementerian BUMN. Pada Maret 2024 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman dengan Penglima TNI Agus Subianto.
Menurut Bobby, nota kesepahaman itu merupakan wujud nyata hadirnya TNI sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pemerintah.
“Kedua belah pihak sepakat merajut Kerjasama dalam bidang strategis, untuk mendukung pembangunan nasional,” tandasnya.
Berkaca pada nota kesepahaman antara TNI dan Kementerian BUMN, Bobby menilai, sedikitnya ada tiga dampak positif.
Pertama, TNI akan hadir menjadi garda terdepan untuk memastikan ideologi Pancasila diterjemahkan dengan baik di BUMN atau perusahaan milik negara lainnya.
Kedua, dengan adanya unsur TNI di pemerintahan, maka infiltrasi ideologi lain selain Pancasila, bisa dicegah sejak dini.
Lalu terakhir, TNI dapat ikut serta menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dan dalam saat yang bersamaan, TNI juga berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada setiap insan BUMN.
“Saya yakin hal serupa juga bisa diterapkan dalam berbagai lini kehidupan berbangsa lainnya,” pungkas Bobby.
Harry/Red
