Ketua LSM PAMI-P Sulut Jonathan Mogonta
TRIBUNCHSNEL.COM-SULUT- Kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, kembali mencuat. Ketua PAMI-P Sulut, Jonathan Mogonta, secara terbuka mendesak agar YSK dicopot atau mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat.
Menurut Mogonta, seorang pemimpin seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan figur yang ingin diagung-agungkan dan menjaga jarak dari kelompok marginal. Ia menilai kepemimpinan saat ini belum mencerminkan prinsip tersebut.
“Kami berharap memiliki pemimpin yang terpercaya, jujur, bertanggung jawab, tulus, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Mogonta kepada Selasa 24/02/2026
Mogonta menyoroti kebijakan yang dinilai lebih mengakomodasi figur atau produk dari luar daerah dibandingkan putra-putri asli Sulawesi Utara. Ia mempertanyakan alasan penggunaan sumber daya manusia dari luar daerah, seolah-olah daerah sendiri tidak memiliki kapasitas yang memadai.
“Kebijakan ini tidak hanya melukai harga diri masyarakat tanah Toar-Lumimuut, tetapi juga mencederai martabat warga Sulawesi Utara secara umum,” tegasnya.
Ia juga menyinggung penempatan figur-figur tertentu dari luar daerah di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT. MSM, PT. PPSU, dan Bank BSG. Menurutnya, kebijakan tersebut patut dievaluasi secara terbuka dan transparan.
Kekecewaan tersebut membuat Mogonta secara tegas meminta pergantian gubernur. Ia menyebut, pernyataan tersebut bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan keresahan sebagian masyarakat terhadap dugaan praktik KKN dalam kepemimpinan saat ini.
Ia menilai kepemimpinan yang sarat KKN bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sebagai pembanding, Mogonta menilai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, layak menjadi role model dalam kepemimpinan daerah. Ia menyebut Sherly sebagai sosok yang lebih fokus bekerja dan menjalankan program kerakyatan tanpa mencari pujian.
Menurutnya, kepemimpinan di Maluku Utara dinilai lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, termasuk kemiskinan dan perbaikan rumah tidak layak huni, dengan pengawasan langsung dari kepala daerah.
Soroti Kondisi Ekonomi Daerah
Mogonta juga mengkritisi kondisi ekonomi Sulawesi Utara yang dinilai belum menunjukkan pergerakan signifikan di sektor riil. Ia menyebut daya beli masyarakat terus menurun akibat minimnya pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja.
“Alih-alih menunjukkan tanda kebangkitan ekonomi, kondisi justru semakin suram. Masyarakat semakin tertekan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan gubernur untuk membantu warga kurang mampu, termasuk mereka yang tidak memiliki rumah layak huni.
Tuntutan Transparansi dan Evaluasi
Di akhir pernyataannya, Mogonta meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan daerah saat ini. Ia menegaskan bahwa legalitas jabatan saja tidak cukup tanpa komitmen nyata terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait pernyataan tersebut.
Stevanus/Red
