Muara Ancalong – Kondisi jalan penghubung yang melayani tiga desa di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, mengalami kerusakan parah dan tidak lagi berfungsi optimal. Ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan Desa Kelinjau Ulu, Desa Kelinjau Ilir, dan Desa Senyiur, sekaligus menopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan badan jalan berlumpur dan tergenang air di sejumlah titik, terutama saat hujan turun. Kondisi ini menyebabkan kendaraan warga dan kendaraan operasional perusahaan harus melintas dengan kecepatan sangat rendah, bahkan kerap terhenti karena tidak dapat melanjutkan perjalanan.
Pemuda Muara Ancalong, Angga Gilang Permadi, menyebut kondisi tersebut sudah melewati batas gangguan sementara dan telah berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat.
“Jalan ini adalah satu-satunya akses utama bagi tiga desa di Muara Ancalong. Ketika kondisinya seperti ini, aktivitas warga praktis terhambat. Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan, tetapi soal akses dasar masyarakat,” ujar Angga, Selasa (22/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut menjadi jalur utama seluruh aktivitas perusahaan yang beroperasi di Desa Kelinjau Ulu. Selain itu, jalan ini juga berfungsi sebagai jalur alternatif menuju desa-desa di wilayah hulu, seperti Long Nah, Gemar Baru, Long Tesak, Dun, Teluk Baru, dan Long Pok. Akses lain memang tersedia, namun harus memutar jauh melalui kecamatan Muara Bengkal dan Long Mesangat sehingga tidak efektif digunakan sebagai pengganti.
Selama ini, kata Angga, penanganan jalan masih bersifat sementara dan bergantung pada koordinasi di tingkat kecamatan dengan dukungan perusahaan. Menurutnya, pola penanganan seperti ini tidak memberikan kepastian dan justru membuat persoalan terus berulang.
“Setiap musim hujan, warga kembali menghadapi kondisi yang sama. Artinya, penanganan sementara yang dilakukan selama ini tidak menyelesaikan masalah. Jalan publik dengan fungsi strategis seperti ini tidak bisa terus dikelola dengan pendekatan darurat,” tegasnya.
Angga menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah kabupaten, tidak hanya dalam bentuk respons sesaat, tetapi melalui penanganan permanen yang terencana dan memiliki kepastian anggaran.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan. Apakah jalan ini akan ditangani secara permanen, kapan direncanakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa itu, masyarakat akan terus menjadi pihak yang menanggung dampak,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah agar segera menetapkan arah kebijakan yang jelas terhadap ruas jalan tersebut, mengingat perannya sebagai akses utama masyarakat dan penopang aktivitas ekonomi.
“Pemuda Muara Ancalong berharap pemerintah kabupaten tidak lagi menempatkan persoalan ini sebagai urusan sementara. Jalan ini harus diperlakukan sebagai prioritas karena menyangkut akses dasar dan keselamatan masyarakat,” tutup Angga.
(Agus/Red)
