Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah.
TRIBUNCHANNEL.COM –Pontianak, Kalbar – Langkah serius memperluas perlindungan tenaga kerja kembali ditegaskan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan dalam rapat optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang digelar di Pontianak, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memperluas perlindungan bagi para pekerja, khususnya yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial.
Rapat tersebut dihadiri oleh tim optimalisasi peningkatan cakupan kepesertaan Jamsostek di Kalimantan Barat, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi beserta sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PMD, DPMPTSP, hingga unsur biro hukum.
Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Optimalisasi, menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan nyata bagi pekerja dari berbagai risiko kerja.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan benteng perlindungan ekonomi bagi pekerja saat menghadapi kecelakaan kerja, PHK, hingga masa pensiun.
Ia juga menyoroti masih banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang belum terdaftar dalam program perlindungan tersebut. Karena itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk mendorong kepatuhan perusahaan serta kesadaran pekerja mandiri.
Kejaksaan, melalui fungsi Datun, memiliki posisi strategis dalam memastikan badan usaha memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan pembinaan.
Dalam rapat tersebut, peserta turut membahas strategi memperluas cakupan kepesertaan bagi pekerja rentan seperti buruh harian, pekerja desa, hingga pelaku usaha mikro. Integrasi program jaminan sosial dengan kebijakan pembangunan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalbar, Ady Hendratta, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kejati Kalbar dalam memimpin sinergi ini dan berharap kolaborasi serupa dapat diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Melalui komitmen bersama yang ditandatangani seluruh peserta rapat, program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Kalimantan Barat.
AZ / Red
