Kepsek Klarifikasi Soal Seragam SMAN 1 Kotabumi: Cuma Rp650 Ribu, Tak Wajib
TRIBUNCHANNEL.COM–Lampung Utara – Kepala SMA Negeri 1 Kotabumi, Media Sari Putri, buka suara soal polemik permintaan uang seragam yang sebelumnya ramai dipersoalkan.
Ia menegaskan, biaya yang dibayarkan siswa pindahan hanya Rp650 ribu dan pembelian melalui sekolah disebut tidak wajib.
Klarifikasi itu disampaikan Media Sari Putri di hadapan sejumlah wali murid siswa pindahan yang sebelumnya mempertanyakan persoalan tersebut.
Media menjelaskan, saat ini pihak sekolah memang menerima sejumlah siswa pindahan karena masih tersedia kuota. Para siswa tersebut berasal dari sejumlah daerah, termasuk Bengkulu dan Bandung.
Menurut Media, penerimaan siswa pindahan tetap melalui sejumlah persyaratan dan tidak dilakukan secara sembarangan.
“Ketika kuotanya tidak ada, ya mau siapa pun juga enggak bisa kita terima. Karena memang kuotanya masih ada, makanya kita terima,” kata Media.
Ia menyebut siswa pindahan yang diterima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya membawa rapor dan bukti keaktifan siswa.
“Jadi bukan anak-anak yang bermasalah,” ujarnya.
Seragam Rp650 Ribu
Terkait biaya yang menjadi sorotan, Media menegaskan uang yang dibayarkan wali murid sebesar Rp650 ribu merupakan biaya seragam.
“Satu siswa Rp650.000 untuk seragam,” kata Media saat ditanya mengenai biaya yang dibayarkan delapan siswa pindahan.
Media juga menegaskan, wali murid tidak diwajibkan membeli seragam melalui sekolah. Jika ingin menjahit sendiri, pihak sekolah memberikan pilihan tersebut.
“Iya. Jadi itu pun kita sampaikan kalau mau menjahit sendiri silakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh wali murid siswa pindahan yang hadir dalam klarifikasi.
Salah satunya Desi, wali murid Viki Anggia Pratidi, yang mengaku pindah tugas dari Bengkulu ke Lampung Utara.
Desi mengatakan, uang yang dikeluarkannya untuk seragam anaknya memang sebesar Rp650 ribu.
“Kalau biaya yang saya keluarkan untuk seragam itu Rp650.000,” kata Desi.
Saat ditanya apakah dirinya diberikan pilihan untuk menjahit seragam sendiri, Desi membenarkannya.
“Menjahit sendiri,” ujarnya.
Namun, Desi memilih menggunakan seragam yang diakomodasi sekolah karena khawatir bahan yang digunakan berbeda.
“Saya memilih minta tolong sekolah, nanti takutnya beda bahan,” katanya.
Wali Murid Lain Juga Sebut Rp650 Ribu
Hal serupa disampaikan Asep, wali murid Zidan. Ia mengaku mendapat penjelasan bahwa pembelian seragam melalui sekolah bukan kewajiban.
“Jadi sesuai memang dari petunjuk dari Ibu Kepala Sekolah, itu memang dibebaskan kita untuk memilih seragam itu mau jahit sendiri atau diakomodir oleh sekolah,” kata Asep.
Asep kemudian memilih menyerahkan pengadaan seragam kepada sekolah karena keterbatasan waktu.
“Saya memilih diakomodir oleh sekolah dengan biaya yang timbul sebesar Rp650.000,” ujarnya.
Menurut dia, pilihan tersebut diambil karena kesibukannya bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus pembuatan seragam sendiri.
“Lebih baik saya serahkan ke sekolah saja,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Media juga menanggapi informasi mengenai adanya angka sekitar Rp4 juta yang dikaitkan dengan siswa pindahan.
Ia menjelaskan, penerimaan delapan siswa pindahan tersebut terjadi karena sekolah masih memiliki kuota.
Media juga menyinggung pemberitaan sebelumnya yang menurutnya tidak sesuai dengan klarifikasi yang telah diberikan pihak sekolah.
Ia mengaku telah memberikan penjelasan kepada pihak media yang datang ke sekolah dan menyebut biaya seragam sebesar Rp650 ribu.
“Saya sudah klarifikasi ke mereka. Saya sampaikan bahwa itu tidak ada. Jadi hanya seragam Rp650.000,” ujar Media.
Media juga membantah anggapan bahwa dirinya melakukan upaya tertentu terkait pemberitaan tersebut. Ia mengatakan uang Rp500 ribu yang sempat diberikan kepada pihak media disebutnya sebagai uang untuk keperluan perjalanan setelah pertemuan.
“Setelah mereka pulang, saya anggap untuk bensin merekalah. Saya pegangin uang Rp500.000,” katanya.
Darwis/Red
