Belanja rapat Rp54,3 miliar, perjalanan dinas Rp72,8 miliar, dan honorarium Rp24,4 miliar. Angka fantastis yang patut dipertanyakan!
TRIBUNCHANNEL.COM–Bandarlampung-Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp227 miliar menjadi sorotan. Besarnya alokasi belanja makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas hingga honorarium kegiatan memunculkan pertanyaan terkait kewajaran dan efektivitas penggunaannya.
Berdasarkan penelusuran dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan informasi postur APBD 2026, sejumlah pos belanja tercatat bernilai fantastis.
Belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan reses dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) mencapai Rp54,3 miliar.
Kemudian, anggaran perjalanan dinas dan pertemuan dalam kota mencapai Rp72,8 miliar. Rinciannya, Rp70 miliar untuk perjalanan dinas administrasi dewan dan Rp2,8 miliar untuk kegiatan Sosper.
Tak kalah besar, honorarium narasumber, moderator, dan panitia pelaksana Sosper dialokasikan sekitar Rp24,4 miliar.
Sementara itu, belanja alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, dan suvenir juga menjadi perhatian. Pada tahun anggaran sebelumnya, kelompok belanja tersebut tercatat mencapai Rp9,4 miliar. Adapun rincian ATK tahun 2026 masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar biaya, kebutuhan riil kegiatan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pemprov Lampung dan pimpinan DPRD pun diharapkan mengevaluasi perencanaan serta penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan uang rakyat.
Awak media selanjutnya akan meminta klarifikasi kepada Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, terkait rincian pagu dan realisasi anggaran hingga November 2026.
Klarifikasi tersebut mencakup dasar perhitungan setiap pos belanja, jumlah anggaran yang telah direalisasikan, sisa anggaran, serta manfaat penggunaan dana tersebut.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana besarnya anggaran operasional itu menunjang tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung.
Darwis/tim/red



















