Stop Data Tumpang Tindih, Pemkab Lampura Rapatkan Barisan Benahi Data Kemiskinan Lewat DTSEN
TRIBUNCHANNEL.COM-Lampung Utara – Era bantuan salah sasaran mau diakhiri. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tancap gas benahi data kemiskinan lewat sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin 22/6/2026 di Gedung Pusiban Agung.
Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, langsung buka acara didampingi Kadis Sosial Imam Hanafi, Pesan Bupati tegas. Satu data valid untuk semua. Biar nggak ada lagi cerita warga miskin nggak dapat bantuan karena namanya beda di tiap dinas.
Selama ini, data kemiskinan sering simpang siur. Nama di Dinas Sosial beda dengan di Dukcapil, beda lagi di BPS. Akibatnya, program pemerintah nyasar. DTSEN hadir jadi “KTP tunggal” data sosial-ekonomi. Semua K/L sampai Pemda wajib pakai satu acuan ini.
“Kalau data sudah tunggal, nyusun program jadi cepat, bantuan tepat sasaran, duit negara nggak bocor,” tegas Bupati Hamartoni.
Sosialisasi digeber dua sesi sehari. Pagi untuk 12 kecamatan, siang 11 kecamatan sisanya. Sesi siang dibuka langsung Wakil Bupati Romli.
Wabup nggak main-main. Dia pastikan semua ujung tombak hadir, Camat, Kepala Desa, Operator SIKS-NG, Pendamping PKH, sampai TKSK. “Mereka ini yang tahu kondisi riil di lapangan. Yang tiap hari ketemu warga miskin,” ujar Wabup Romli.
Di depan ratusan peserta, Wabup Romli titip pesan menohok ke Operator SIKS-NG. “Tolong, usulkan warga miskin yang benar-benar sesuai kriteria. Jangan karena kenal, karena saudara, atau karena titipan. Kasihan yang berhak tapi nggak dapat,” tegasnya.
Wabup targetkan data DTSEN ini akurat supaya kemiskinan di Lampung Utara turun beneran, bukan turun di atas kertas. “Pembatasan peserta per sesi biar materi masuk semua. Nggak ada lagi alasan nggak paham,” tambahnya.
Dengan satu data terpadu, Pemkab Lampura mau pastikan BLT, PKH, BPNT, sampai bedah rumah jatuh ke tangan yang benar. Nggak ada lagi cerita orang mampu dapat bantuan, sementara janda miskin di pojok desa terlewat.
Sosialisasi ini jadi langkah awal. Setelah paham, 23 kecamatan wajib gerak serentak validasi data di lapangan.
Darwis/red
