Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra
TRIBUNCHANNEL.COM – BOGOR – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Mulyadi, meminta kepada masyarakat Parungpanjang segera meminta audiensi terkait masalah angkutan tambang yang sudah puluhan tahun tidak ada penyelesaian konkrit dari Pemerintah Indonesia, minggu sore (14/01/2024).
Hal ini diungkapkannya dalam acara Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di Aula Objek Wisata Gunung Dago Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, minggu sore (14/01/2024).
“Nah ini saya minta ke teman-teman di masyarakat wilayah Parungpanjang segera minta audiensi ke komisi V DPR RI, saya hadir di masa Penghujung reses saja saya hanya ingin supaya saya mempunyai bahan untuk meminta dirapat kerja komisi V di masa sidang yang akan datang itu untuk melakukan kunjungan spesifik ke wilayah ini, jadi saya mengusulkan itu kan harus ada instrumennya harus ada dasarnya,” jelasnya Mulyadi.
Reses kali ini dilakukannya karena Mulyadi mempunyai pengalaman telah menyelesaikan jalur Puncak 2 Kabupaten Bogor dan hal itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan hal ini sama saja dengan mengcopy Paste, apalagi dirinya adalah Anggota Panja (Panitia Kerja) Undang-Undang Revisi Jalan.
“Saya adalah panitia kerja revisi Undang-Undang Jalan Nah itu sudah saya buktikan di jalur Puncak 2 itu dan sekarang sudah selesai prosesnya hingga bisa dirasakan manfaatnya, kedatangan saya kesini untuk mencontoh apa yang sudah saya lakukan di Jalur Puncak 2,” akuinya Mulyadi.
Mulyadi juga menuturkan, kedatangannya ke Parungpanjang untuk mendengar hingga melihat langsung masalah yang ada di Parungpanjang dengan tujuan Negara hadir untuk mengintervensi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
“Karena agenda ini adalah agenda konstitusional seorang dewan yang datang ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi kemudian aspirasi dibawa ke Senayan, itu adalah kegiatan yang sangat konstitusional nah saya lanjut ke lapangan untuk meninjau langsung operasional kegiatan tambang dan melihat kantong parkir kantong parkir truk yang banyak di sepanjang jalur Provinsi ini maka dengan berpayung kepada revisi Undang-Undang jalan, saya ingin memperjuangkan Bagaimana Negara hadir APBN mengintervensi,” tuturnya.
Lebih lanjut Mulyadi, setelah melihat langsung ke permasalahan yang ada di Parungpanjang Kabupaten Bogor saat acara reses selesai, dirinya memberikan 3 opsi ke masyarakat supaya jalan raya diperbaiki.
“Opsi Pertama merevitalisasi jalur yang ada melalui intervensi jalur APBN ya dengan diperlebar, kualitas jalannya dimaksimalkan kemudian sistem drainase dan segala macam itu dipergunakan, yang kedua opsi berikutnya adalah mengundang yang sudah melakukan komitmen untuk membuat Jalan Tambang kita akan tanya gitu kan time table nya maksudnya jadwalnya Kapan mereka bisa selesaikan dan seterusnya,” katanya.
“Jikalau hal itu tidak juga bisa selesai, maka saya mengusulkan opsi ketiga yaitu tanpa menunggu komitmen pengusaha jalan tambang kita akan coba untuk sampaikan ide untuk membuat jalur baru saja gitu kan ya jalur baru untuk alternatif warga gitu ya,” opsinya Mulyadi.
Di tempat yang sama turut hadir aktivis Parungpanjang Bersatu Ishak, dirinya mendesak kepada Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi untuk bisa membantu Jalur Tol Tambang Harga Mati!
“Saya mewakili masyarakat Parungpanjang bersatu meminta hingga mendesak kepada wakil rakyat kita di Parlemen DPR RI, untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalur tol khusus tambang harga mati karena solusi permanennya adalah itu,” tukasnya Ishak.
Ishak juga menambahkan, jikalau Jalur Tol Khusus Tambang tidak bisa direalisasikan, masyarakat Parungpanjang yang akan menjadi korban nyawa.
“Jalur Tol Khusus Tambang jikalau tidak diselesaikan hal ini akan terus mengancam masyarakat Parungpanjang hingga mengakibatkan korban jiwa berjatuhan karena kecelakaan terus terjadi yang diakibatkan oleh kendaraan Tronton roda 10,” pungkasnya.
(Harry/Red)
