Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang jawaban Bupati terkait 7 Pandangan Fraksi di Paripurna sebelumnya
TRIBUNCHANNEL.COM- MADIUN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Madiun kembali duduk bersama dalam Rapat Paripurna, Senin (31/8/2026).
Agenda utamanya adalah penyampaian Jawaban Eksekutif Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Fery Sudarsono dan dihadiri Bupati Hari Wuryanto beserta Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi
Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari 7 Fraksi di DPRD. Salah satu sorotan utama DPRD adalah adanya potensi penurunan dana transfer dari pusat.
Bupati menjelaskan, kebijakan fiskal 2026 memang dihadapkan pada tantangan defisit transfer sebesar Rp51 miliar Sempat ada potensi pemotongan hingga Rp209 miliar, namun berhasil ditekan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Untuk menjaga stabilitas, Pemkab melakukan 2 langkah utama:
Efisiensi Belanja Sesuai Instruksi Presiden dan SE Mendagri, dilakukan efisiensi hingga Rp43 miliar yang dialihkan untuk infrastruktur, sanitasi, dan program prioritas. Belanja pegawai juga dipangkas Rp8,1 miliar Optimalisasi PAD Pemkab akan intensifkan pajak dan retribusi, lakukan evaluasi kinerja bulanan, dan memberikan apresiasi bagi wajib pajak taat seperti hadiah umrah dan kendaraan.
Meski defisit, program prioritas tetap jalan. Pemkab memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama.
Pendidikan dasar dialokasikan Rp148,4 miliar
Kesehatan ibu dan anak Rp106 miliar
Infrastruktur : Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi naik Rp16,4 miliar menjadi Rp99,69 miliar
Bansos Naik untuk bedah rumah tidak layak huni dan subsidi sembako guna kendalikan inflasi
Secara struktur, Pendapatan P-APBD 2026 tercatat Rp1,807 triliun. Sementara Belanja sebesar Rp2,014 triliun. Sehingga terjadi defisit Rp206,49 miliar yang akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.
Menanggapi jawaban eksekutif, DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. DPRD juga meminta agar dana bansos lebih diarahkan pada program pemberdayaan dan percepatan perbaikan jalan rusak di daerah.
Ketua DPRD Fery Sudarsono menyebut, pembahasan P-APBD ini penting untuk melegalkan penggunaan SiLPA dan menggeser anggaran agar program reguler bisa tuntas di tahun 2026.
Dengan sinergi antara eksekutif dan DPRD, Pemkab Madiun optimis APBD Perubahan 2026 bisa menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Jnd/Red
