Inspektorat Kabupaten Madiun Review Kembali Peraturan Bupati Madiun Madiun Nomor 2A Tahun 2021

- Jurnalis

Jumat, 11 Oktober 2024 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kabupaten Madiun Melaui Inspektorat mengadakan sosialisasi peraturan Bupati Madiun nomer 2A tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penangan Pengaduan (Whistleblowing System)

TRIBUNCHANNEL.COM – Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun Melaui Inspektorat mengadakan sosialisasi peraturan Bupati Madiun nomer 2A tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penangan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun yang bertempat diruang rapat Graha Eka Kapti pada Kamis (10/10/2024).

 

Acara yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Madiun Soedjiono menyampaikan bahwa sosialiasi Whistleblowing Sytem adalah untuk menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun ini merupakan amanat Program Koordinasi Pencegahan Korupsi (Monitoring Center for Prevention) MCP KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melaui tata kelola pemerintahan ” tutupnya.

Baca Juga :  Aktivis TUNDUNG Madiun Tuding Pengadaan Non-ASN RSUD Caruban Diduga Tidak Transparan

 

Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan bahwa tujuan dari di review kembali peraturan Bupati Madiun Madiun Nomer 2A Tahun 2021 tentang Whistleblowing System untuk memaksimalkan kembali dalam rangka memberikan akuntabilitas transparansi dalam rangka upaya untuk pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Madiun.

Baca Juga :  SEHATI (Sehat Anti StuntIng) : Program KKN Tim II UNDIP yang Memperjuangkan Gizi Optimal dan Pencegahan Stunting di Desa Amongrogo

 

Diharapkan untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Kecamatan untuk membentuk tim Unit Pelayanan Publik (UPP) Whistleblowing System dan bagi yang sudah terbentuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya.

 

Joko Lelono menambahkan bahwa saat Kabupaten Madiun menduduki peringkat ke-3 sejawa Timur menurut data Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam hal pencegahan korupsi yang angkanya 79% dan endingnya nanti di bulan desember mudah-mudahan bisa mencapai targed diatas 92% seperti tahun lalu, “harapnya.

 

Jnd/Red

Berita Terkait

Casmidi Rumahnya Tak Layak Huni Desa Dadirejo Dikenai Iuran Rp 500 Ribu
Dana Banprov Desa Mojotengah Batang Diduga Disalahgunakan, Proyek Jalan dan Air Bersih Tak Kunjung Dikerjakan
Rekan Seprofesi Digugat Perdata, Ratusan Pedagang “Ethek Lawu” Berikan Dukungan Moral
Jalan Rabat Beton Desa Kalibeluk Senilai 150 Juta Sudah Rusak, Kades Enggan Berkomentar
Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan Bidik Nasional ke Tahap Penyelidikan Polresta Pekalongan
Pasangan Lansia di Pekalongan Terancam Kehilangan Tanah Gegara Uang Tiga Ribu Rupiah
Jelang Munaslub Pada Bulan Mei 2025, SWI Gelar Zoom Meeting
Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni Jateng Gandeng Akademisi hingga Tokoh Masyarakat

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 05:38 WIB

Casmidi Rumahnya Tak Layak Huni Desa Dadirejo Dikenai Iuran Rp 500 Ribu

Jumat, 7 Februari 2025 - 23:55 WIB

Dana Banprov Desa Mojotengah Batang Diduga Disalahgunakan, Proyek Jalan dan Air Bersih Tak Kunjung Dikerjakan

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:16 WIB

Rekan Seprofesi Digugat Perdata, Ratusan Pedagang “Ethek Lawu” Berikan Dukungan Moral

Selasa, 4 Februari 2025 - 13:29 WIB

Jalan Rabat Beton Desa Kalibeluk Senilai 150 Juta Sudah Rusak, Kades Enggan Berkomentar

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:09 WIB

Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan Bidik Nasional ke Tahap Penyelidikan Polresta Pekalongan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 21:56 WIB

Jelang Munaslub Pada Bulan Mei 2025, SWI Gelar Zoom Meeting

Kamis, 30 Januari 2025 - 14:55 WIB

Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni Jateng Gandeng Akademisi hingga Tokoh Masyarakat

Kamis, 30 Januari 2025 - 13:15 WIB

Pembina DPW SWI Jateng Beri Pengarahan, Begini Pesannya

Berita Terbaru