Listrik Padam Berhari-hari, BPM Siap Gelar Aksi Besar: “Ekonomi Kalbar Lumpuh
TRIBUNCHANNEL.COM-Pontianak – Gelombang protes terhadap pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terus bermunculan. Kali ini, Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa apabila PT PLN (Persero) tidak segera memulihkan pasokan listrik secara normal dan memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.
Ketua Umum BPM Kalimantan Barat, Gusti Eddy, menegaskan bahwa pemadaman listrik yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan luas dan berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
Menurutnya, padamnya aliran listrik di wilayah Pontianak, Kubu Raya, hingga sejumlah daerah lainnya tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Gangguan tersebut telah menghambat aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, dunia usaha, sektor pendidikan, hingga pelaku UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak PLN, pemadaman terjadi akibat gangguan operasional pada unit pembangkit dan pemeliharaan sistem kelistrikan, bukan karena krisis pasokan batu bara. PLN juga menyebut pasokan energi primer dalam kondisi aman dan saat ini terus melakukan percepatan perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan Kalimantan Barat.
Namun demikian, penjelasan tersebut dinilai belum mampu meredam kekecewaan masyarakat yang telah mengalami kerugian akibat padamnya listrik secara bergilir.
“Saya ingatkan, apabila kondisi ini masih terus berlanjut dan belum juga normal, maka Barisan Pemuda Melayu siap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Kami menuntut kejelasan, transparansi, percepatan pemulihan, serta pertanggungjawaban penuh dari PT PLN (Persero) atas terganggunya pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gusti Eddy.
Ia menilai, pemadaman listrik yang berkepanjangan telah memicu keresahan publik karena berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.
Menurutnya, kerugian yang dialami masyarakat bukan hanya berupa kerusakan peralatan elektronik maupun hilangnya pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, pelayanan kesehatan, keamanan, hingga kenyamanan masyarakat.
“Dua hari tanpa listrik saja sudah mampu melumpuhkan roda ekonomi Kalimantan Barat. Kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena masyarakatlah yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Selain mendesak percepatan normalisasi pasokan listrik, BPM juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan PLN di wilayah Kalimantan Barat.
Gusti Eddy menilai seorang pemimpin harus mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait segera melakukan evaluasi maupun penyegaran terhadap pimpinan PLN wilayah Kalimantan Barat. Kepemimpinan yang tidak mampu menjaga kepercayaan publik patut dievaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, BPM juga mendesak aparat penegak hukum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan investigasi terhadap penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman massal di Kalimantan Barat.
Menurut BPM, investigasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kejadian sekaligus memastikan adanya langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
BPM menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa apabila tuntutan masyarakat tidak mendapat respons yang memadai dari pihak PLN maupun pemerintah.
Masyarakat Kalimantan Barat kini berharap proses pemulihan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan normal tanpa dibayangi pemadaman listrik berkepanjangan.
Andi A/Red
