Proyek Kantor Kelurahan Mayangan Disorot , Tak Ada Papan Proyek, Diduga Ada “Pinjam Bendera”

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 12:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proyek rehabilitasi gedung Kantor Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,

TRIBUNCHANNEL.COM –Pekalongan – Proyek rehabilitasi gedung Kantor Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menuai sorotan publik. Pasalnya, proyek yang telah berjalan hampir dua minggu itu diduga tidak transparan. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya papan informasi proyek yang seharusnya dipasang untuk keterbukaan publik.

 

Selain itu, identitas pelaksana proyek juga dipertanyakan.  CV diduga menggunakan praktik “pinjam bendera” alias meminjam nama perusahaan lain untuk mengikuti proyek.

 

Menanggapi hal tersebut, Lurah Mayangan, Riskon, saat ditemui pada Jumat (25/7/25), menjelaskan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Lanny Setyawati Tolak Seluruh Dakwaan Dalil Jaksa Penuntut Umum

“Pekerjaan gedung ini bukan saya yang menangani. Saya tidak menjadi panitia maupun PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen). Sekarang semua sudah diambil alih oleh pihak kecamatan. PPKOM-nya langsung Pak Camat, saya hanya mengusulkan, dan alhamdulillah usulan itu diterima,” ujar Riskon.

 

Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk keluhan maupun temuan di lapangan sebaiknya langsung disampaikan kepada pihak kecamatan, termasuk soal tidak adanya papan proyek.

 

“Kalau memang tidak ada papan proyek, silakan difoto, dicatat, dan disampaikan ke kecamatan. Itu akan menjadi bahan evaluasi dan teguran bagi pihak terkait,” tambahnya.

Baca Juga :  Pengurus PPTQ Ibnul Jauzi Gelar Diskusi Ramadhan dan Salurkan Paket Sembako

 

Menurut Riskon, dalam proyek seperti ini seharusnya informasi seperti nama perusahaan pelaksana, besar anggaran, masa kerja, dan spesifikasi teknis lainnya dicantumkan sejak awal pekerjaan dimulai, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

 

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi, seperti pengecoran kolom dan balok, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Misalnya, penggunaan pasir tidak sesuai standar – seharusnya menggunakan pasir Muntilan, namun diduga diganti dengan pasir kualitas lebih rendah demi menekan biaya.

 

Minimnya pengawasan dari pihak pelaksana pun dikhawatirkan akan berdampak pada mutu dan ketepatan waktu penyelesaian proyek.

Red

Berita Terkait

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda
DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI
DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD
Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi
Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik
Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri
Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah
Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 09:38 WIB

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda

Jumat, 10 April 2026 - 09:10 WIB

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Kamis, 9 April 2026 - 13:29 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD

Senin, 30 Maret 2026 - 11:35 WIB

Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi

Sabtu, 28 Maret 2026 - 12:30 WIB

Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik

Minggu, 22 Maret 2026 - 17:51 WIB

Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri

Rabu, 18 Maret 2026 - 20:20 WIB

Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:21 WIB

Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terbaru