Diseminasi Audit Kasus Stunting, Pemkot Dorong Stakeholder Terus Fokus 4 Kelompok Sasaran

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 18 November 2024 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Dinsos-P2KB) menggelar diseminasi audit kasus stunting semester 2 bersama OPD, instansi terkait serta Tim Audit Kasus Stunting (AKS)

TRIBUNCHANNEL.COM – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) menggelar diseminasi audit kasus stunting semester 2 bersama OPD, instansi terkait serta Tim Audit Kasus Stunting (AKS) dalam rangka percepatan penurunan stunting, belum lama ini di ruang Jlamprang, Kantor Setda setempat.

 

Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Nur Agustina saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/11/2024) menjelaskan bahwa setiap semester pihaknya melakukan audit kasus stunting untuk menentukan langkah dan strategi selanjutnya.

Baca Juga :  Polres Kendal Gelar Binrohtal Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H/2024 M

 

“4 sasaran yang terus menjadi fokus kasus stunting antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan anak usia bawah dua tahun atau baduta. Pada semester II ini, keempat sasaran ini kita bagi di 4 kecamatan, kasus ibu pasca melahirkan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat untuk kasus ibu hamil, Kecamatan Pekalongan Selatan untuk kasus baduta dan calon pengantin di Kecamatan Pekalongan Timur,” katanya.

 

Dari beberapa catatan yang diterima, dikatakan Agustin bahwa stunting sangat dipengaruhi pendidikan baduta dan status ekonomi. Dijelaskan Agustin sebagai contoh beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena tingkat pendidikan dan status ekonomi yang masih rendah, begitu pula pengasuhan baduta.

Baca Juga :  Pengukuhan FMKP Kota Pekalongan di Aula Kelurahan Kandang Panjang

 

“Mengapa perlu dilakukan audit kasus stunting supaya seluruh stakeholder mengambil bagian terkait mekanisme upaya penanganan seperti apa, semua aspek juga dibahas termasuk rumah layak huni, sanitasi air bersih, apakah keluarga risiko stunting dapat bantuan atau tidak, pengasuhannya seperti apa dan lainnya,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, Agustin menjelaskan sebelum audit ini, tim AKS di level kecamatan sudah melakukan kunjungan dan pendampingan. Usai diseminasi audit ini akan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut bersama lembaga dan instansi yang terkait.

 

Red

 

 

Berita Terkait

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda
DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI
DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD
Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi
Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik
Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri
Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah
Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 09:38 WIB

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda

Jumat, 10 April 2026 - 09:10 WIB

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Kamis, 9 April 2026 - 13:29 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD

Senin, 30 Maret 2026 - 11:35 WIB

Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi

Sabtu, 28 Maret 2026 - 12:30 WIB

Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik

Minggu, 22 Maret 2026 - 17:51 WIB

Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri

Rabu, 18 Maret 2026 - 20:20 WIB

Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:21 WIB

Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terbaru