Strategi Pencegahan Demam Berdarah di Jepara: Langkah-langkah Bersama Pemerintah Kabupaten

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kabupaten Jepara mengadakan Rapat menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kasus Demam Berdarah (DB)

TRIBUNCHANNEL.COM – JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kasus Demam Berdarah (DB) yang sedang merebak di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko, mengungkapkan strategi ini dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan demam berdarah dengue (DBD) yang diadakan di Pendopo R.A. Kartini pada Sabtu, 24 April 2024.

 

Rapat tersebut dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, seluruh lurah, Kepala Puskesmas, rumah sakit, serta sejumlah organisasi terkait. Edy Sujatmiko, yang mewakili Penjabat Bupati Edy Supriyanta, menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus segera dilaksanakan dalam penanggulangan kasus DBD ini.

Baca Juga :  Irjen Pol Ahmad Luthfi Adakan Bhakti Sosial dan Layanan Kesehatan di Kabupaten Kendal

 

Langkah pertama yang diambil adalah komitmen dan kepedulian semua pihak serta penguatan kelembagaan melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal DBD). Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat secara terus menerus melalui berbagai media juga menjadi prioritas.

 

Edy menekankan pentingnya gerakan serentak melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (3M plus) secara rutin, serta respon cepat terhadap laporan kasus dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dan tindak lanjutnya.

 

Baca Juga :  Perkuat Kesehatan Personi, Polres Magetan Gelar Vaksinasi Influenza

Dinkes diminta untuk mengkoordinir upaya pencegahan dan penanganan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta menyediakan obat-obatan dan bahan medis bagi Puskesmas. Peran rumah sakit dan Puskesmas juga penting dalam menyediakan ruang perawatan dan melakukan penatalaksanaan sesuai standar.

 

Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dokter Eko Cahyo Puspeno, menyebut kondisi terakhir DBD di Jepara sebagai “situasi yang mengkhawatirkan”, dengan 507 kasus tercatat per 22 Februari 2024. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi dan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara serius untuk mengatasi penyebaran Demam Berdarah di Jepara.

 

Petrus/Red

Berita Terkait

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda
DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI
DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD
Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi
Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik
Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri
Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah
Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 09:38 WIB

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda

Jumat, 10 April 2026 - 09:10 WIB

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Kamis, 9 April 2026 - 13:29 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD

Senin, 30 Maret 2026 - 11:35 WIB

Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi

Sabtu, 28 Maret 2026 - 12:30 WIB

Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik

Minggu, 22 Maret 2026 - 17:51 WIB

Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri

Rabu, 18 Maret 2026 - 20:20 WIB

Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:21 WIB

Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terbaru