TRINUSA Laporkan Dugaan Dana BOS 2021–2025 ke Kejari, Siapkan Langkah Hukum Balik Usai Digugat

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 April 2026 - 23:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Lampung Selatan melaporkan dugaan korupsi dana bos.

TRIBUNCHANNEL.COM –Lampung – LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Lampung Selatan menegaskan bahwa pihaknya telah secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2021 hingga 2025 ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

 

Pelaporan tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian langkah, antara lain:

 

Penelusuran lapangan

Penyampaian surat klarifikasi kepada pihak terkait

Pengumpulan data dan informasi awal yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran.

 

Langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.

Baca Juga :  Warung Aceh Penjual Obat Terlarang di Pekalongan Masih Exsis, APH Kemana?

 

“Kami bergerak berdasarkan data awal dan mekanisme yang sah. Laporan telah kami sampaikan ke aparat penegak hukum, dan proses ini akan terus kami kawal hingga tuntas,” ujar perwakilan TRINUSA.

 

Namun di tengah proses tersebut, salah satu kader TRINUSA menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

 

Menanggapi hal tersebut, TRINUSA menyatakan:

Akan menghadapi proses hukum secara terbuka dan profesional menyiapkan langkah hukum balik sesuai ketentuan perundang – undangan, tetap melanjutkan pengawalan terhadap laporan dugaan Dana BOS yang telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri.

Baca Juga :  Gara - Gara Intimidasi Wartawan, Oknum Pengurus Koperasi KPBS Grosir Setono Pekalongan Diperiksa Polisi

 

TRINUSA juga menegaskan bahwa: Gugatan yang diajukan tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan dugaan yang telah dilaporkan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti  Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik harus tetap dijaga.

 

Pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

 

Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam fungsi kontrol sosial, TRINUSA menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor hukum dan terus mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Kiswandi / Red

Berita Terkait

Ketua DPC PWRI Lampung Tengah, Desak KPK Ungkap Semua Yang Terlibat Dalam Kasus Arditho Wijaya
Bupati Kendal: Kondisi Pesisir di Wilayah Pantura Kendal Perlu Perhatian Serius
DPC PWRI Audensi Dengan Ketua MKKS, Perkuat Sinergitas
Penyuluhan Hukum Manajemen Risiko Digelar di SMAN 3 Kotabumi, Diikuti 180 Kepala Sekolah
Pejabat Pemkab Diduga Kendalikan Proyek SMPN 4 Abung Selatan, P2SP Disebut Hanya Formalitas
Kejari Lampung Utara Pulihkan Keuangan Daerah Rp1,33 Miliar, Tindak Lanjut LHP BPK RI
Rapat Paripurna Bupati Kendal Respons Rekomendasi DPRD, Soroti Perbaikan Kinerja Pemda Kendal
Kejari Panggil Kepsek SMPN 4 Abung Selatan, Terkait Dugaan Markup Proyek Swakelola Revitalisasi

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 23:48 WIB

TRINUSA Laporkan Dugaan Dana BOS 2021–2025 ke Kejari, Siapkan Langkah Hukum Balik Usai Digugat

Kamis, 30 April 2026 - 18:53 WIB

Ketua DPC PWRI Lampung Tengah, Desak KPK Ungkap Semua Yang Terlibat Dalam Kasus Arditho Wijaya

Rabu, 29 April 2026 - 20:46 WIB

Bupati Kendal: Kondisi Pesisir di Wilayah Pantura Kendal Perlu Perhatian Serius

Rabu, 29 April 2026 - 15:46 WIB

DPC PWRI Audensi Dengan Ketua MKKS, Perkuat Sinergitas

Selasa, 28 April 2026 - 13:48 WIB

Penyuluhan Hukum Manajemen Risiko Digelar di SMAN 3 Kotabumi, Diikuti 180 Kepala Sekolah

Selasa, 28 April 2026 - 10:38 WIB

Pejabat Pemkab Diduga Kendalikan Proyek SMPN 4 Abung Selatan, P2SP Disebut Hanya Formalitas

Senin, 27 April 2026 - 21:59 WIB

Kejari Lampung Utara Pulihkan Keuangan Daerah Rp1,33 Miliar, Tindak Lanjut LHP BPK RI

Senin, 27 April 2026 - 17:06 WIB

Rapat Paripurna Bupati Kendal Respons Rekomendasi DPRD, Soroti Perbaikan Kinerja Pemda Kendal

Berita Terbaru