Pencabutan Id Liputan Istana Bentuk Pembungkaman Kemerdekaan Pers, SWI Merasa Prihatin

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 28 September 2025 - 20:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt. Ketum/Sekjen SWI Herry Budiman

TRIBUNCHANNEL.COM –JAKARTA – Sekber Wartawan Indonesia (SWI) meyampaikan keprihatinannya atas  pencabutan kartu identitas liputan Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

 

“Kami SWI merasa prihatin atas hal yang dialami oleh wartawan CNN Indonesia itu.” ujar Plt. Ketum/Sekjen SWI Herry Budiman melalui WhatsApp yg diterima redaksi, Minggu sore (28/9/2025).

 

Menurutnya, pers harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Apalagi program MBG ini sedang jadi sorotan akibat kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah dan ramai  diberitakan di banyak media.

Baca Juga :  Waketum DPP PROPAS Sampaikan Terima Kasih Kepada Presiden Atas Bantuan Revitalisasi SMP IT Nurul Barokah

 

“Dalam tugas jurnalistik profesional, wartawan harus melakukan konfirmasi dan menguji informasi, serta memastikan prinsip cover both side, sehingga masyarakat memperoleh informasi akurat dan valid” tandas Herry.

 

Atas peristiwa yang dialami oleh wartawan Diana Valencia, SWI menyampaikan sikapnya,

1. Tindakan pencabutan Id Liputan Istana merupakan bentuk membungkaman terhadap kemerdekaan Pers.

2. SWI menilai cara yang dilakukan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden bisa membuat wartawan Istana bekerja hanya sebagai penyampai pesan Istana.

3. SWI berharap semua orang  harus memposisikan pers sebagai mitra, kontrol sosial, pengawas pemerintahan dan penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat.

Baca Juga :  Perjuangan 23 Bulan, SWI Berharap Mendapatkan Atensi Khusus Dari Dewan Pers

 

Sebelumnya, dari berbagai pemberitaan, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan istana milik Diana karena keberatan atas pertanyaan ke Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Gizi Gratis (MBG) saat tiba dari lawatan selama 7 hari ke luar negeri di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Sabtu (27/09/2025).

 

Biro Pers Istana Kepresidenan menyatakan berkeberatan atas pertanyaan yang diajukan dengan menilai pertanyaan itu di luar konteks.

 

Lalu, Biro Pers Kepresidenan mencabut ID Card Diana Valencia untuk dapat meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.  Diketahui, tanpa Kartu liputan Istana wartawan tidak bisa  masuk meliput di Istana.

HUMAS/Red

Berita Terkait

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda
Direktur PDAM Raih Penghargaan Top Ceo BUMD Awards 2026
DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD
Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi
Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri
Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah
Ketum GMOCT : Jangan Kriminalisasi Wartawan, Kasus Mojokerto Harus Mengacu UU Pers
Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 09:38 WIB

Demo HIMAPSI – SALING di Pematang Siantar Memanas : Massa Desak Copot Sekda

Senin, 13 April 2026 - 22:02 WIB

Direktur PDAM Raih Penghargaan Top Ceo BUMD Awards 2026

Kamis, 9 April 2026 - 13:29 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Bahas 2 Raperda ; Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Profesionalisme BUMD

Senin, 30 Maret 2026 - 11:35 WIB

Resmob Polres Salatiga Gercep Amankan Sopir dan Truk Diduga Ngangsu BBM Solar Subsidi

Minggu, 22 Maret 2026 - 17:51 WIB

Awak Media Diusir Saat Liputan, Diduga Ada Pungli Parkir di Zona Publik Pantai Widuri

Rabu, 18 Maret 2026 - 20:20 WIB

Polres Kendal dan Dewan Buruh Jalin Silaturahmi, Dorong Kondusivitas Wilayah

Rabu, 18 Maret 2026 - 10:22 WIB

Ketum GMOCT : Jangan Kriminalisasi Wartawan, Kasus Mojokerto Harus Mengacu UU Pers

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:21 WIB

Fasilitas Publik Hancur, Diduga Gegara Tambang Milik ‘F’ di Ngampel, Pemerintah Kendal Kurang Tegas

Berita Terbaru