Bandeng Presto Diduga Berbelatung di Menu MBG, Pengawasan Program Gizi di Jepara Dipertanyakan
TRIBUNCHANEL.COM, JEPARA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara kembali menuai sorotan publik setelah beredarnya video dan foto makanan yang diduga tidak layak konsumsi yang diterima oleh para siswa di sejumlah sekolah.
Menu bandeng presto yang dibagikan kepada siswa di beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 1 Jepara, SMK Negeri 1 Jepara, SDN 2 Ujungbatu, SDN 3 Ujungbatu, dan SMPN 4 Jepara, menjadi viral di media sosial karena ditemukan dalam kondisi rusak dan diduga berbelatung.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 5 Maret 2026. Sejumlah siswa yang membuka paket makanan MBG mendapati kondisi ikan yang tidak layak dikonsumsi. Temuan itu kemudian direkam dan menyebar luas di berbagai platform media sosial sehingga memicu reaksi dari masyarakat.
Menu MBG tersebut diketahui berasal dari dapur penyedia layanan atau SPPG yang berada di wilayah Kuwasen 2. Setelah kejadian tersebut viral, pihak penyedia layanan menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan mengakui adanya kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
Peristiwa ini langsung memicu perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Program MBG di daerah ini berada di bawah pengawasan Satgas Percepatan MBG Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar.
Saat dimintai keterangan oleh media, Wakil Bupati Jepara yang akrab disapa Gus Hajar membenarkan adanya kejadian tersebut.
“Kami sudah melakukan konfirmasi. Memang benar ada kejadian itu,” ujar Gus Hajar pada Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian yang tidak seharusnya terjadi dalam program yang menyangkut kebutuhan gizi para pelajar.
Menurutnya, bahan makanan yang disuplai dari pihak ketiga semestinya melalui proses pengecekan kualitas yang lebih ketat sebelum didistribusikan kepada siswa.
Sebagai langkah tindak lanjut, Satgas MBG Jepara berencana mengirimkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait evaluasi terhadap dapur penyedia makanan tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penghentian operasional sementara guna dilakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem pengawasan.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi makanan MBG juga akan diperketat. Pemerintah daerah berencana mewajibkan setiap paket makanan dilengkapi label informasi yang memuat tanggal penyajian, rincian menu, harga makanan, jumlah porsi, serta kandungan nilai gizi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memudahkan proses pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.
Insiden ini pun memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai standar keamanan pangan dalam program MBG. Banyak pihak berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Program MBG sendiri dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi bagi siswa, balita, hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.
Karena itu, masyarakat berharap pelaksanaan program tersebut benar-benar dijalankan dengan standar kebersihan dan kualitas makanan yang ketat sehingga tujuan meningkatkan gizi anak bangsa dapat tercapai secara optimal.
ratuandayani
