Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Kota Manado yang digelar oleh PBSI Provinsi Sulawesi Utara
TRIBUNCHANNEL.COM –Manado – Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Kota Manado yang digelar oleh PBSI Provinsi Sulawesi Utara menuai gelombang penolakan keras dari klub dan insan bulu tangkis. Agenda tersebut dinilai sebagai Muskot tandingan yang dipaksakan, cacat legitimasi, serta kuat diduga bermuatan kepentingan tertentu untuk menggulingkan kepemimpinan Mahmud Turuis yang telah terpilih secara sah.
Fakta tak terbantahkan menunjukkan, Muskot PBSI Kota Manado telah dilaksanakan pada Oktober lalu. Dalam forum resmi tersebut, Mahmud Turuis ditetapkan sebagai Ketua PBSI Kota Manado secara aklamasi. Namun ironisnya, hingga kini Surat Keputusan (SK) pengesahan dari PBSI Provinsi Sulawesi Utara tak kunjung diterbitkan tanpa penjelasan yang transparan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar dan kecurigaan di kalangan klub-klub bulu tangkis Manado.
Alih-alih menyelesaikan kewajiban administratif dengan menerbitkan SK, PBSI Sulut justru mengambil langkah kontroversial dengan menggelar Muskot baru di Hotel Lagoon Manado. Agenda ini langsung menuai kritik tajam karena dinilai abal-abal dan tidak memenuhi syarat konstitusional. Sejumlah peserta yang dihadirkan disebut bukan Pengurus Bulutangkis (PB) yang sah.
Informasi yang beredar menyebutkan, sebagian besar peserta Muskot versi provinsi tersebut hanyalah mahasiswa yang tidak memiliki mandat organisasi, tidak memahami mekanisme Muskot, namun tetap dipaksakan hadir demi memenuhi kuorum. Hal ini dinilai sebagai bentuk manipulasi forum yang mencederai prinsip demokrasi organisasi.
Penolakan keras dari PB-PB sah di Hotel Lagoon membuat panitia versi PBSI Sulut kembali mengambil langkah kontroversial. Muskot dipindahkan ke luar wilayah Kota Manado, tepatnya di Hotel Centra, Kabupaten Minahasa Utara. Lebih ironis lagi, peserta yang sama diduga mahasiswa kembali dibawa dan tetap dijadikan peserta Muskot.
“Ini sudah keterlaluan. Jelas-jelas melanggar aturan organisasi,” tegas salah satu Ketua PB dengan nada geram.
Situasi semakin memprihatinkan ketika pada pelaksanaan Muskot di Hotel Lagoon sebelumnya, Sekretaris PBSI Sulut, Donald Monitja, diduga sengaja mengulur waktu kehadiran PB-PB sah. Dalam kondisi tersebut, panitia versi provinsi yang dipimpin Epafras Tuidano justru membuka sidang Muskot tanpa menunggu peserta yang memiliki legitimasi.
Praktik ini dinilai mencederai etika organisasi dan menampilkan wajah kekuasaan yang memaksakan kehendak, bukan menjunjung tinggi konstitusi PBSI. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah langkah ini murni keputusan organisasi atau justru sarat nuansa politis dan kepentingan kekuasaan tertentu.
Isu lain yang tak kalah sensitif adalah dugaan motif personal di balik penyelenggaraan Muskot tandingan ini. Informasi yang berkembang menyebutkan, salah satu pihak dalam kepanitiaan Muskot versi provinsi diduga menyimpan kekecewaan mendalam karena kerabatnya kalah telak dalam Muskot Oktober lalu dan memilih mengundurkan diri dari pencalonan. Kekecewaan tersebut diduga bermetamorfosis menjadi upaya sistematis untuk menganulir hasil Muskot yang sah.
Jika dugaan-dugaan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi ketua PBSI Kota Manado, melainkan marwah, integritas, dan masa depan organisasi bulu tangkis di daerah ini. Muskot yang sejatinya menjadi forum demokrasi dan pembinaan olahraga justru berubah menjadi arena konflik kepentingan yang mencederai sportivitas.
Hingga berita ini diturunkan, PBSI Provinsi Sulawesi Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan tidak diterbitkannya SK Mahmud Turuis maupun dasar hukum pelaksanaan Muskot tandingan tersebut.
SS/Red
