Efraim Lengkong (pengamat hukum dan politik)
TRIBUNCHANNEL.COM –Manado – HUT ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025 kali ini mengangkat tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” Rabu 20/08/2025
Tema ini menjadi secercah harapan rakyat bahwa dengan semangat kemerdekaan, akan tercipta pelayanan publik yang adil, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dalam kehanyutan eforia “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, aku coba me ‘remind’ kembali nostalgia lama di bulan – bulan Agustus tahun 1960 -1997.
Dalam lintas kenangan, 12 Juli 1964, Sukarno mencanangkan revolusi menu makan orang Indonesia “beras jagung makanan sehat”.
Di akhir-akhir kepemimpinan penguasa ‘Orde lama’ krisis sandang dan pangan melanda negeri ini, masyarakat harus antre untuk dapat membeli beras ‘bulgur’ dan anak-anak di ajarkan memakan ‘kue berdikari’ yaitu cake yang dibuat dari ubi atau pisang diaduk dengan sari jagung.
Kain bekas sarung terigu dibuat pakaian dalam (dalaman wanita) dengan sebutan ‘underwear’ (Cd) cap ‘kereta’.
Indonesia tercatat pernah tiga kali melakukan ‘sanering’, (gunting uang) yakni pada tahun 1950, 1959, dan 1965.
Kebijakan ini dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sangat meresahkan.
Kebijakan Sanering 1950 dikenal dengan sebutan kebijakan Gunting Syafruddin, di mana uang kertas yang bernilai Rp 5 ke atas nominalnya dipotong 50 persen. Kebijakan ini berhasil mengisi kas pemerintah yang kosong setelah kemerdekaan dan menurunkan harga akibat inflasi. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan terjadinya tindakan sanering berikutnya yang semakin menyengsarakan rakyat.
Kebijakan Sanering 1959. dengan memotong nilai uang kertas Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta membekukan simpanan (deposit) masyarakat di bank-bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar yang mencapai Rp 1,5 triliun dan menekan inflasi yang mencapai 119 persen.
Kebijakan ini menimbulkan dampak negatif seperti penurunan pendapatan masyarakat, peningkatan pengangguran, dan penurunan produksi barang dan jasa.
Kebijakan Sanering 1965. dengan memotong nilai uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 1 dan membatasi jumlah uang tunai yang boleh dimiliki oleh masyarakat.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi inflasi yang mencapai 594 persen dan menghapus utang luar negeri yang mencapai US$ 2,3 miliar. Namun, kebijakan ini menyebabkan perekonomian Indonesia semakin kacau, harga barang terus meroket, bahkan inflasi sempat menyentuh 635,5 persen pada tahun 1966.
30 September 1965 terjadi “peristiwa penghianatan G-30-S-PKI” suatu gerakan yang mencoba merubah idiologi Pancasila dengan faham sosialise/komunis.
Di masa itu celah-celah ‘suara’ dan hasutan-rayu strategi promotif para ‘penjaja politik’ menggema menjadi harmoni ketidakpastian siapa ‘kawan’ dan siapa ‘lawan’.
Melalui Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967 Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden. Seterusnya Soeharto memerintah lebih dari tiga dasawarsa melalui enam kali pemilu hingga mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 dalam usia 87 tahun.
Di era kepemimpinan “The Smiling General” Perekonomian dan pembangunan infrastruktur mulai nampak, terlebih pembangunan mental spiritual bangsa. Kepres/Impres bergulir di setiap sudut – sudut desa. Indonesia surplus pangan, lumbung beras, dan
dijuluki “Macam dari Asia”
Di zaman Orde Baru, rakyat disuguhi “Kelompencapir” (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) program yang melibatkan petani dan nelayan dalam kegiatan pertemuan dan adu pengetahuan seputar pertanian dan perikanan. Program ini disiarkan di TVRI dan menjadi salah satu cara pemerintah Orde Baru untuk mendekatkan diri dengan masyarakat pedesaan.
Secara lebih detail.
Kelompencapir dianggap sukses berkontribusi pada swasembada pangan yang dicapai Indonesia pada masa itu.
“Antara Langit dan Bumi”
Lepasnya pemerintah orde Baru, maka masyarakat disuguhi dengan “hoax, hate speech, mafia tanah, mafia tambang, BBM, korupsi di mana mana, hakim nakal, suap dan lain-lain.
Tafsir penulis walaupun gaji dinaikkan 1000% tidak dapat merubah nurani keadilan yang sudah “di ijon” oleh para mafia kasus. Komisi Yudisial dan kompolnas dinilai lemah ibarat “macam ompong”.
Belum seumur jagung dipimpin presiden ilmuwan, Timor Timur terlepas. Begitu juga dalam setahun negara dipimpin oleh bunda reformis, kapal-kapal tengker dijual, satelit Palapa turut terjual.
Pulau Ligitan dan Sipadan beralih pemilik.
Di era pemerintahan “Kabinet Indonesia Bersatu”, presiden nya menjadi idola Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan. Pasalnya setiap 17 Agustus pidato kenegaraan terselip kenaikan gaji pegawai dan pensiunan. Julukan “pemimpin lebay”, dan gudang korupsi, terbantahkan dengan sistem penindakan tanpa pandang bulu diterapkan, termasuk besan dari presiden tidak luput dari jeratan hukum.
Era “Kepemimpinan Paling Gaduh”. Jaman presiden Jokowi dengan kabinet Indonesia Hebat, merupakan paling banyak membangun, “Jalan-jalan Tol, tol laut, Rumah sakit dibangun, IKN diundangkan. Pembangunan ini, seiring dengan membludaknya utang negara dan koruptor, hukum pilih kasih, tumpul ke atas, mafia tanah, mafia tambang, mafia bbm, judol, pinjol dan lain-lain.
Masyarakat disuguhi dengan “hoax, hate speech, mafia tanah, mafia tambang, BBM, korupsi di mana mana, hakim nakal, suap, ijasah palsu dan lain-lain di era ini merupakan era kepemimpinan yang paling gaduh.
“Tak Ku Tau, Kan Hari Esok”
Saat ini, presiden Prabowo dengan kabinet “Indonesia Bersatu” (Merah Putih), dihiasi dengan wajah baru, stok lama, hal ini menimbulkan kesan masih ada matahari sore yang belum terbenam.
Janji Prabowo untuk memberantas korupsi sampai diujung dunia, ibarat senjata mutakhir dengan peluru hampa. Kenaikan gaji hakim, dinilai kurang mampu mengobati “cancer stadium 4”.
“Walaupun gaji dinaikkan 1000% tidak dapat merubah nurani keadilan yang sudah lama “di ijon kan” pada mafia kasus. Komisi Yudisial dan kompolnas dinilai lemah ibarat “macam ompong”.
Pertanyaannya kapan kemerdekaan yang sesungguhnya tercipta di seluruh bidang, bagi tumpah darah Indonesia, sebagaimana tema HUT – RI Ke 80. Jawabannya nya, Tak Ku tau kan hari besok.
Penulis: Efraim Lengkong (pengamat hukum dan politik)(Stefanus)
